Home / Rilis Berita / Politik / Membahas PKPU Pencalonan Untuk Pemilu 2019

Membahas PKPU Pencalonan Untuk Pemilu 2019

Jakarta,Sejumlah akademisi dan praktisi hukum tata negara memberikan pendapatnya terkait belum dinomorkannya Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan untuk Pemilu 2019 oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti meminta Kemenkumham untuk kembali pada tugas dan fungsinya yakni segera mengundangkan suatu peraturan apabila telah diajukan oleh sebuah lembaga atau kementerian.

“Kita harus ingatkan lagi, ini bukan peran mereka (melakukan review). Silakan diundangkan sesuai UU 12 Tahun 2011,” ujar Bivitri saat bertemu dengan Komisioner KPU di Jakarta Jumat (22/6/2018).

Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Veri Amsari serta praktisi hukum lainnya.

Menurut Bivitri, prinsip mengundangkan yang menjadi kewajiban Kemenkumham bersifat administratif sehingga tidak tepat apabila Kemenkumham justru membedah substansi dari peraturan tersebut.

“Persoalan apakah ada substansi yang barangkali tidak tepat ya silakan dikaji dilembaga yudikatif ada pelanggaran atau tidak,” tutur Bivitri.

Direktur Eksekutif Kolegium Jurist (KJ) Institute, Ahmad Redi kembali meminta Kemenkumham untuk bersikap sewajarnya atas pengajuan penomoran PKPU Pencalonan.

Dia mengingatkan urgenitas dari PKPU tersebut seandainya Kemenkumham tetap bersikeras untuk menolak menomorkannya. “Ini (PKPU) tidak bisa ditunda, ini urgent,” kata Redi.

Untuk itu dia pun mendorong KPU agar tetap memberlakukan peraturan ini seandainya Kemenkumham tetap bersikeras untuk tidak menomorkannya. Menurut dia KPU perlu juga memikirkan dampak yang ditimbulkan seandainya persoalan ini dibiarkan berlarut-larut.

“Kami dukung KPU menyebarluaskan PKPU ini. Kalau pada akhirnya PKPU tidak diundangkan, tetap berlaku,” tambah Redi.

Senada, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi menganggap persoalan ini tidak semestinya terjadi senadanya Kemenkumham menyadari posisi mereka yang hanya bersifat administrative.

Dia menyarankan, ketimbang menjadi polemik berkepanjangan sebaiknya Kemenkumham segera untuk menomorkan PKPU tersebut.

“Daripada ini menjadi polemik berkepanjangan padahal tahapan pemilu (pencalonan) sudah semakin dekat,” ucap Veri.

Dia pun sepakat dengan pendapat yang menyebut PKPU tetap berlaku walaupun Kemenkumham tidak menomorkannya. Posisi KPU sebagai lembaga mandiri serta independen menurut dia bisa disamakan dengan lembaga semisal Mahkamah Konstitusi (MK).

“KPU punya kewenangan untuk menetapkan peraturan ini dan berlaku ketika ditetapkan. Sebagaimana peraturan MK yang berlaku ketika ditetapkan,” pungkasnya. (hupmas kpu dianR/foto: ieam/ed diR)

Tentang Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Baca Juga

KPU Meminta Tanggapan Masyarakat Terkait Calon Ini

Kotamobagu- Usai ditetapkan sebagai peserta pilkada kotamobagu 2018, dua pasang calon diuji publik.   “Masyarakat diberikan …